Pada tanggal 15-3-2019 pembentukan tim pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2019, rapat ini di selenggarakan langsung oleh Perbekel Desa Awan yang di ikuti langsung oleh Masyarakat, Para Tokoh Masyarakat Dan Kelompok Perempuan dan angota kelompok lainnya  Acara diawali oleh Sambutan Perbekel dan ketua BPD  setelah itu dilanjutkan pemaparan kegiatan kegiatan yang akan dilaksankan di tahun 2019, yang tentunya kegiatan tersebut sudah tertera di APBDesa di tahun anggran 2019 diakhir rapat perbekel memutuskan siapa siapa yang di ambil sebagai tim ...

Desa awan Yang terletak di kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Desa Awan adalah salah satu desa yang terletak di wilayah pegunungan kintamani bangli,  meskipun terletak di pegunungan kintamani Desa Awan juga memiliki potensi kesenian tradisional diantaranya memiliki seni tari dan tabuh , masyarakat Desa Awan sangat antusias terhadap kesenian tersebut, selain memiliki potensi seni Desa Awan juga dikenal sebagai penghasil perkebunan diantaranya jeruk dan kopi. ...

Desa Awan memiliki potensi seni budaya yang terdiri  9 jenis seni tari, 4 jenis seni karawitan dan satu jenis seni metembang, yang tersebra di 3 banjar yaitu Awan, Banjar Merta dan Kauripan.  Potensi seni budaya ini masih dilestarikan oleh masyarakat hingga kini.  Adapun potensi tersebut antara lain : Tari BarisTari baris di Banjar Adat Awan Desa Awan ini tidak ada yang mengetahui waktu perkembangannya, karena generasi yang sekarang sudah mewarisinya bersamaan dengan pelaksanaan setiap upacara piodalan terutama di Pura Bale Agung dan Pura ...

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat Pemerintah Desa  Awan mengembangkan Sistem Informasi Desa berbasis website. Sistem yang dipergunakan berplatform OpenSID. Platform ini digunakan mengingat sistem ini gratis dan tidak membebani desa dalam biaya pengadaan software atau sistem operasi. Pengembangan Sistem Informasi Desa dimaksudkan untuk membuka akses informasi publik kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat lokal, nasional maupun internasional. Hal ini dimungkinkan mengingat sistem informasi yang dibangun berbasis ...

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang ...

Menemukan ruh pembangunan yang memberdayakan tidaklahmudah. Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 telah memilih sis-tem desentralisasi. Otonomi daerah menjadi konsep operasionalnya.Bukan tidak berhasil, tapi penyelenggaraan otonomi daerah ternyatabelum mampu melahirkan kesejahteraan bagi lapisan masyarakat ter-bawah yang hidup di desa. Bahkan gini rasio terus meningkat sudahdi atas 0,41 yang menandakan kesenjangan ekonomi yang semakinlebar. Otonomi daerah cenderung jamak menyediakan karpet merahbagi kelompok usaha untuk mengelola sumber ...

Membumikan makna desa sebagai subjek paska UU Desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Pelbagai ujicoba dilakukan oleh elemen pemerintah dan masyarakat sipil untuk dapat menggerakkan desa agar benar-benar menjadi subjek pembangunan. Berbagai praktik dan pembelajaran telah muncul sebagai bagian dari upaya menggerakkan desa menjadi subjek pembangunan seutuhnya. Idiom subjek tidak bermakna pemerintahan desa semata, melainkan juga bermakna masyarakat. Desa dalam kerangka UU Desa adalah kesatuan antara pemerintahan desa dan masyarakat yang terjawantah ...

Di sejumlah desa dengan karakteristik dan kondisi yang beragam – demi mengatasi permasalahan tentang posisi masyarakat dalam penganggaran pembangunan desa – dikembangkan ruang keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan APBDesa secara partisipatif dilakukan di (1) kepanitiaan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau RAPBDesa, (2) pembahasan RAPBDesa, dan (3) sosialisasi APBDesa. Di tahap pembahasan RAPBDesa, teridentifikasi empat model partisipasi masyarakat yang dikembangkan di ...